Pembangunan Infrastruktur Harus Perhitungan Resiko Bencana Alam

Pembangunan infrastruktur di Indonesia perlu mempertimbangkan fenomena bencana alam yang kerap terjadi di negeri ini. Apalagi geografis dan sifat alami Indonesia yang berada di lingkaran Pasifik ring of fire menjadikannya sangat rentan bencana alam, seperti gempa, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya.

“Karenanya harus ada kebijakan maupun panduan yang disesuakan untuk Infrastruktur di Indonesia terkait penanganan resiko bencana alam tersebut”, ujar Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hediyanto W. Husaini pada Seminar dengan topik “Policy of Disaster Safe Infrastructure in Indonesia,” khususnya disaster managerial and technical policy on infrastructure of public works, di Padang Senin (24/06).

Masih Terbatasnya Asesor, BP Konstruksi Lakukan Pemberdayaan Asesor BUJK

Badan Pembinaan Konstruksi bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Asesor Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi. Pembukaan kegiatan yang diikuti oleh 30 orang peserta ini dilakukan oleh Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan (PPUK) Ismono, Senin (24/06) di Batam.

Disampaikan oleh Ismono bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam kekurangan Asesor Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi. Karena berdasarkan data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) saat ini berjumlah 161.600 badan usaha, sedangkan Asesor Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi hanya 233 Asesor. Padahal minimal dibutuhkan sekitar 539 Asesor.

Segera Dibuat, Sistem Informasi Rantai Pasokan Konstruksi

Sektor konstruksi akan maju apabila pasokan bahan baku berjalan lancar. Untuk itu, perlu diciptakan rantai pasokan konstruksi yang baik. Kementerian Pekerjaan Umum berencana membuat sistem informasi lengkap untuk kebutuhan sektor usaha jasa konstruksi.

"Pembuatan sistem informasi ini merupakan salah satu program Kementerian PU di tahun 2013-2014," kata Kepala Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Hediyanto W Husaini, akhir pekan lalu. Menurutnya, dengan sistem informasi tersebut, kelak para kontraktor bisa mendapat informasi mengenai peralatan dan material konstruksi yang mereka butuhkan. Saat ini BP Konstruksi sedang mengumpulkan bahan-bahan informasi tersebut dalam kurun waktu setahun ke depan.

Menteri PU Buka Seminar FIDIC

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membuka acara Seminar dengan tema “In-House Seminar FIDIC Conditions of Contract Design-Build-Operate (DBO) dan Dewan Sengketa (Dispute Adjudication Board), Kamis (13/04) di Jakarta. Disampaikan oleh Menteri PU bahwa sebenarnya Standar Persyaratan Umum Kontrak dari FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) yang memang banyak diadopsi oleh proyek-proyek konstruksi di berbagai negara, telah pula digunakan di Indonesia.

“Kita lihat saja lebih jauh penjelasan dari para pembicara, apakah memang banyak kelebihan yang diperoleh jika kita mengaplikasikannya dalam proyek-proyek konstruksi di Indonesia”, ujar Djoko Kirmanto. Sebagai informasi saat ini berbagai proyek dengan pinjaman luar negeri dan proyek dengan pendanaan dari APBN banyak menggunakan persyaratan umum kontrak FIDIC multilateral Development Bank (MDB) Harmonised Edition 2006 yang merupakan pengembangan dari Buku merah FIDIC.

Pengumuman Rekrutmen Unsur Pengarah USBU & USTK Provinsi Kalbar

LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan PP  No.  04/2010 yang  berperan dalam pengembangan  jasa konstruksi di Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan  tenaga  profesional  untuk ditempatkan  sebagai Unsur Pengarah di  Unit  Sertifikasi  Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja LPJK  Provinsi  Kalimantan Barat.

Pendaftaran dilakukan secara online mulai dari tanggal 10 Juni 2013 dan ditutup tanggal 17 Juni 2013. Informasi lebih lengkap dapat dilihat melalui website http://www.lpjk.net

Pages

Subscribe to LPJK Provinsi Kalimantan Barat RSS